As-Sabab, Asy-Syarth, Al-Mani`

                Pada artikel sebelumnya, penulis telah membahas hukum syar`i—definisi dan pembagiannya—dan telah disebutkan bahwa hukum syar`i terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklif dan hukum wadh`i. Pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas hukum wadh`i yang merupakan jenis kedua dari hukum syar`i.

Definisi Hukum Wadh`i

                Sedikit mengulang bahwa definisi dari hukum syar`i adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh khithab syari`at atas perbuatan seorang hamba baik berupa keharusan, kebebasan dalam memilih, maupun berupa tanda-tanda (wadh`i)[1]. Beberapa ulama menyebutkan bahwa hukum wadh`i adalah hukum yang sampai kepada kita beritanya bahwa Allah menetapkannya[2]. Definisi lain mengatakan bahwa hukum wadh`i adalah suatu hukum yang diperoleh melalui syari`at yang menetapkan hukum tersebut dengan tanda-tanda yang menunjukkan hukum tersebut, dikarenakan keterbatasan mengetahui setiap hukum dalam setiap waktu[3].

                Dapat disimpulkan bahwa hukum wadh`i adalah hukum yang bersandarkan pada ketetapan syari`at melalui khabar (berita) dan tanda-tanda, bukan berupa perintah atau larangan.

                Kebanyakan ulama ushul fiqh membatasi pembagian hukum wadh`i menjadi lima jenis saja, sebagaimana hukum taklif ada lima jenis[4]. Akan tetapi beberapa ulama lain tidak membatasinya dan membagi hukum wadh`i lebih dari lima jenis[5].

                Pada artikel kali ini penulis akan membahas tiga di antara hukum wadh`i, yaitu as-sabab, asy-syarth, dan al-mani`. Karena adanya suatu hukum syar`i harus memenuhi tiga hal tersebut, yaitu adanya sebab, terpenuhinya syarat, dan tidak adanya mani` (penghalang). Jika tiga hal ini tidak terpenuhi, suatu hukum syar`i tidak akan terwujud.

  1. As-Sabab

                As-sabab (sebab) secara etimologi artinya segala sesuatu yang menyampaikan kepada hal lainnya[6].Maksudnya adalah sebab bukan sesuatu yang mempengaruhi ada atau tidaknya sesuatu, akan tetapi sebab adalah perantara kepadanya[7].

Adapun sebab menurut istilah ushul fiqh terdapat perbedaan pendapat pada definisinya, tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran adalah sesuatu yang dengan keberadaannya, akan terwujud sesuatu yang lain, dan ketidak beradaannya akan menimbulkan ketiadaan dzat hal tersebut[8]. Artinya sebab merupakan segala sesuatu yang dijadikan syari`at sebagai tanda adanya suatu hukum, dan ketiadaan sebab tersebut meniadakan pula suatu hukum.

Contoh sebab adalah perbuatan zina yang mewajibkan adanya hukum had. Apabila terdapat sebab (yakni zina), maka terdapat pula hukum (yakni kewajiban had). Dan jika sebab (zina) tidak ada, maka hukum (had) pun tidak ada.

Beberapa ulama ushul fiqh tidak membedakan antara as-sabab dan al-`illah, dan menjadikan keduanya sinonim[9]. Padahal yang lebih kuat—wallahu a`lam—adalah jika sabab dan `illah terdapat dalam satu hukum, maka hukum terlebih dahulu disandarkan kepada `illah-nya, kecuali jika terdapat udzur, maka disandarkan kepada sebabnya. Akan tetapi terkadang sebab memang diartikan seperti `illah dalam beberapa keadaan[10]. Disebutkan pula bahwa sebab dan `illah keduanya adalah pengaitan suatu hukum, akan tetapi jika kaitan tersebut dapat dinalar atau dilakukan oleh manusia maka disebut `illah sekaligus sebab, dan jika tidak dapat dinalar maka disebut sebab saja, dan bukan `illah[11].

Misalnya bolehnya meng-qashar shalat karena safar, maka safar merupakan `illah sekaligus sebab qashr karena perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh seorang mukallaf. Adapun tenggelamnya matahari untuk menunjukkan masuknya waktu magrib adalah sebab dan bukan `illah, karena seorang mukallaf tidak memiliki campur tangan dalam tenggelamnya matahari. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap `illah adalah sebab, dan tidak setiap sebab adalah `illah[12].

  • Macam-Macam Sebab

Sebab menurut jenisnya terbagi menjadi tiga macam:

  1. Sabab syar`iy, yaitu sesuatu yang menjadi sebab adanya sesuatu yang lain dan penyebabannya berasal dari syari`at, contohnya lafadz “aku membebaskanmu” dalam kafarat pembebasan budak. Perkataan ini menjadi sebab adanya pembebasan budak.
  2. Sabab `aqliy, yaitu sesuatu yang menjadi sebab adanya sesuatu yang lain dan penyebabannya berasal dari akal, misalnya naik ke tempat tinggi sebagai cara untuk melempar sesuatu ke bawah. Dalam hal ini naik ke tempat yang lebih tinggi adalah sebab untuk melempar sesuatu ke tempat yang lebih rendah.
  3. Sabab `adiy, yaitu sesuatu yang menjadi sebab adanya sesuatu yang lain dan penyebabannya berasal dari kebiasaan, contohnya adanya api ketika kita membakar suatu benda. Membakar suatu benda menjadi sebab munculnya api.
  • Terkadang sebab berkaitan dengan adanya suatu hukum taklif (menyebabkan hukum taklif).
Sabab Musabbab
Masuknya waktu shalat Diwajibkannya shalat sesuai waktunya
Menyaksikan bulan Ramadhan Diwajibkannya puasa Ramadhan
Memiliki harta yang mencapai nishab Diwajibkannya zakat atas pemiliknya
Mencuri harta Diwajibkannya hukum potong tangan
Syiriknya seorang wanita Diharamkannya lelaki muslim menikahinya
Dalam keadaan sakit Diperbolehkan untuk tidak puasa Ramadhan
  • Terkadang pula sebab menunjukkan kepemilikan (halal menggunakannya) atau hilangnya kepemilikan.
Sabab Musabbab
Jual beli Perpindahan kepemilikan barang kepada pembeli dan uang kepada penjual
Akad nikah Bolehnya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sebelum menikah (yang kaitannya dengan hubungan lawan jenis yang bukan mahram)
Talak Hilangnya pembolehan hal-hal yang tadinya halal selama menikah
Kekerabatan, persusuan, dan perbudakan Berhak menerima warisan
Merusak harta milik orang lain Orang yang hartanya dirusak berhak mendapat ganti rugi
  • Terkadang sebab merupakan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh mukallaf, seperti sesorang yang membunuh orang lain yang bukan haknya dengan sengaja, maka diwajibkan atasnya hukum qishash. Atau sebab merupakan perbuatan yang di luar kuasa mukallaf, seperti masuknya waktu shalat menjadi sebab diwajibkannya shalat.
  • Asy-Syarth

Syarat secara bahasa artinya mengharuskan sesuatu dan berkomitmen atasnya[13].

Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, Ibnu Qudamah[14] menyebutkan definisi syarat sebagai tidak adanya sesuatu yang disyaratkan karena syarat tidak ada, akan tetapi jika syarat ada, hukum tersebut tidak pasti ada[15]. Contohnya adalah thaharah (bersuci), yang merupakan syarat sah shalat. Sesuatu yang disyaratkan (yaitu sahnya shalat) tidak mungkin ada bersamaan dengan tidak adanya syarat (yaitu thaharah)[16].

Kemudian syarat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi empat[17]:

  • Syarat ‘aqliy, yaitu sesuatu yang disyaratkan tidak akan ada dan tidak mungkin ada secara akal / nalar kecuali dengan syarat tersebut.

Contoh: Syarat kehidupan untuk ilmu. Secara nalar, ilmu tidak akan ada tanpa kehidupan, maka apabila sesuatu tidak hidup, ilmu pun tidak ada, tetapi sesuatu yang hidup tidak harus memiliki ilmu.

  • Syarth lughawiy, yaitu kalimat atau perkataan yang disebut dengan konteks “jika” atau yang semakna dengannya.

Contoh: Perkataan seorang suami kepada istrinya, “Jika kamu masuk rumah, maka kamu akan saya cerai.” Maka artinya secara Bahasa adalah perbuatan istri yang masuk ke rumah mengharuskan talak dari suami, dan tidak masuknya istri ke rumah tidak menyebabkan talak.

  • Syarat syar`i, yaitu sesuatu yang dijadikan syari`at sebagai syarat bagi hukum-hukum tertentu.

Contoh: Pensyaratan thaharah untuk sahnya shalat. Syari`at yang telah menetapkan bahwa shalat tidak sah kecuali dengan thaharah, maka secara syar`i adanya shalat tergantung pada adanya thaharoh, tetapi tidak harus seseorang sholat karena adanya thaharoh.

  • Syarat ‘adiy,yaitu sesuatu yang menjadi syarat secara kebiasaan.

Contoh: Mendirikan tangga untuk memanjat ke atap. Secara kebiasaan, seseorang tidak mungkin memanjat ke atap kecuali dengan tangga atau alat semisalnya.

  • Al-Maani`

Secara bahasa, al-maani` adalah bentuk isim fa`il (subyek) dari kata kerja mana`a-yamna`u, yang artinya menghalangi seseorang dari kemauannya[18], lawan dari kata memberi[19].

Adapun secara istilah ushul fiqh, al-maani` adalah sesuatu yang jika ada, maka hukum pasti tidak ada atau sebabnya menjadi bathil. Dan jika tidak ada, dzat suatu hukum tidak harus ada dan tidak harus tidak ada[20].

Contoh dari adanya maani` yang menghalangi adanya hukum adalah seseorang yang hartanya telah mencapai nishab, tidak wajib atasnya zakat jika ia memiliki hutang. Hutang inilah yang disebut mani`, karena ia menghalangi seseorang dari sebab kewajiban hukum zakat. Contoh lain adalah apabila seorang bapak membunuh anaknya. Pada asalnya seseorang yang membunuh orang lain tanpa haknya harus dikenakan hukum qishash, akan tetapi karena adanya mani` (penghalang) qishash yaitu status kebapakan, maka seorang bapak yang membunuh anaknya tidak dikenakan hukum qishash.

Mani` merupakan antonim dari syarth, ditinjau bahwa syarth ketika tidak ada maka hukum pun tidak ada, sedangkan mani` ketika ada justru hukum tidak ada. Sehingga adanya mani` dan tidak adanya syarth menyebabkan hukum tidak ada, begitu pula tidak adanya mani` dan terpenuhinya syarth tidak mewajibkan ada atau tidaknya suatu hukum[21].

Perbedaan Hukum Taklif dan Hukum Wadh`i

                Perbedaan antara hukum taklif dan hukum syar`i dari sisi hakikatnya dan definisnya adalah hukum yang ada pada hukum wadh`i berupa ketetapan syari`at atas sifat hukum tersebut, baik sebabnya, syaratnya, maupun penghalangnya (berupa khabar). Sedangkan pada hukum taklif, hukum merupakan permintaan melaksanakan hukum yang sudah ditetapkan dan jelas sebabnya, syaratnya, dan penghalangnya (berupa perintah [insya`]).

                Adapun perbedaan keduanya dari segi hukumnya, bahwa pada hukum taklif seorang mukallaf disyaratkan tahu dan mampu mengerjakan hukum tersebut dari perbuatannya sendiri, seperti shalat, puasa, dan lainnya, maka dari itu terdapat syarat-syarat mukallaf[22]. Sedangkan pada hukum wadh`i, tidak terdapat syarat apapun pada hukumnya dan tidak dikecualikan pada seorangpun, baik itu mukallaf maupun bukan mukallaf.

                Sebagai contoh bahwa pada hukum wadh`i tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui atau menyadari perbuatannya, adalah seorang yang tidur jika merusak suatu barang saat ia tidur, ataupun seorang pemburu yang salah sasaran karena gelapnya malam sehingga membunuh seseorang. Mereka berdua tetap wajib mengganti rugi dan terkena denda, meskipun mereka melakukan perbuatan itu tanpa mengetahuinya.

                Contoh bahwa pada hukum wadh`i tidak disyaratkan seseorang harus mampu melakukan suatu perbuatan dan harus melakukannya dengan usahanya sendiri, adalah seekor hewan tunggangan yang merusak harta orang lain dan seorang anak kecil yang salah membunuh seseorang. Pemilik hewan tersebut dan wali dari anak kecil tersebut menanggung ganti ruginya, meskipun pembunuhan dan perusakan itu tidak dilakukan oleh mereka sendiri. Begitu pula seseorang yang dipaksa menceraikan istrinya, dan dia tidak mampu menolak, akan tetapi talaknya tetap dianggap[23].

Studi Kasus

  • Suatu hukum tidak akan terwujud kecuali jika terdapat sabab, terpenuhinya syarth, dan tidak ada mani`.

Contoh:

Hukum Sabab Syarth Mani` dari hukum Kesimpulan
Kewajiban shalat Masuknya waktu Thaharah Dalam keadaan haid / nifas Jika telah masuk waktu shalat, seseorang telah bersuci, dan tidak dalam keadaan haid/nifas, maka ia wajib shalat
Kewajiban zakat Harta telah mencapai nishab Harta dimiliki selama 1 tahun (mencapai haul) Adanya hutang yang mengurangi nishab Jika harta seseorang telah mencapai nishab dan haul, serta ia tidak memiliki hutang, maka ia wajib berzakat
  • Suatu hukum syar`i bisa mengandung hukum taklif sekaligus hukum wadh`i.

Contoh: Allah Ta`ala berfirman,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali.”[24]

Maka terhadap orang yang berzina, Allah memiliki dua hukum:

Pertama; wajibnya hukum jald (cambuk) à hukum taklif

Kedua; zina sebagai sebab adanya hukum cambuk à hukum wadh`i

Penutup

                Demikian seri pertama dari pembahasan hukum wadh`i yang dapat penulis bahas pada ksempatan kali ini. Seri kedua yang merupakan lanjutan dari jenis hukum wadh`i akan penulis bahas pada artikel berikutnya in sya Allah Ta`ala.

Walillahi at-taufiiq wa al-hidaayah.

Penulis: Zaky Hanifah

Pembimbing: Ustaz Khalid Saifullah, Lc., M.A.

Referensi:

  • Al-Amidiy, Sayyiduddin Ali bin Abi Ali. Al Ihkam fi Ushul al Ahkam. Al Maktab Al Islamiy, Beirut-Lebanon.
  • Al-Farabi, Abu Nashr Isma’il bin Hamad. 1407 H. Ash Shihah Taaj al Lughah wa Shihah al ‘Arabiyyah. Daar al ‘Ilm lil Malayiin: Beirut. Cetakan ke-4.
  • Al-Farahidiy, Al-Khalil bin Ahmad bin ‘Amr bin Tamim. Kitab Al-‘Ain. Dar wa Maktabah Al Hilal.
  • Al-Fauzan, Abdullah bin Shalih. 1434 H. Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh. Maktabah Dar Al Minhaj: Riyadh-KSA. Cetakan ke-4.
  • Al-Futuhiy, Abu Al Baqa’ Muhammad bin Ahmad. 1418 H. Mukhtashar At Tahrir Syarh Al Kaukab Al Munir. Maktabah Al Ubaikan.
  • Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1413 H. Al Mustashfa. Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah. Cetakan ke-1.
  • Al-Qurafiy, Syihabuddin Ahmad bin Idris bin ‘Abdirrahman. 1393 H. Syarh Tanqiih Al-Fushuul. Syirkah at-Thiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah. Cetakan ke-1.
  • An-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad. 1434 H. Ithaf Dzawi al Basha’ir bi Syarh Raudhatin Nazhir. Maktabah ar Rusyd: Riyadh-KSA. Cetakan ke-7.
  • As-Sarkhasiy, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. Ushul As-Sarkhasiy. Beirut: Daar al-Ma’rifah.
  • Asy-Syasyi. Nizhamuddin Abu ‘Ali Ahmad bin Muhammad. Ushul Asy-Syasyi. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy.
  • Asy-Syathibiy, Ibrahim bin Musa bin Muhammad. 1417 H. Al Muwaaqaat. Dar Ibn ‘Affan. Cetakan ke-1.
  • Ath-Thufiy, Sulaiman bin Abdil Qawiyy bin Al Karim. 1407 H. Syarh Mukhtashar ar-Raudhah. Mu’assasah Ar Risalah, Beirut. Cetakan ke-1.
  • Az-Zarkasyi, Abu ‘Abdillah Badruddin Muhammad bin ‘Abdillah bin Bahadir. 1414 H. Al Bahr Al Muhith fi Ushul al Fiqh. Dar Al Kutuby. Cetakan ke-1.
  • Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukarram bin Ali. 1414 H. Lisan al ‘Arab. Dar Shadir: Beirut. Cetakan ke-3.
  • Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq ad-Diin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. 1436 H. Raudhatun Nazhir wa Jannatul Munazhir. Dar al ‘Alamiyyah: Kairo-Mesir. Cetakan ke-1.
  • Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilmu Ushul Al-Fiqh. Kairo: Maktabah ad-Da’wah-Syabab al-Azhar.

[1] Syarh Al-Waraqat, hlm. 64

[2] Al-Bahr Al-Muhith (1/169)

[3] Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah (1/412)

[4] Menurut Asy-Syathibiy dalam Al-Muwafaqat (1/297), dan Az-Zarkasyi dalam Al-Bahr Al-Muhith (1/169)

[5] Pendapat Al-Amidiy dalam Al-Ihkam (1/96) dan Al-Futuhiy dalam Mukhtashar At-Tahrir (1/342)

[6] Ash-Shihah (1/145)

[7] Ithaf Dzawi al Basha’ir (1/554)

[8] Syarh Tanqiih al Fushul (1/81)

[9] Lihat Ushul As-Sarkhasiy (2/304)

[10] Lihat Ushul Asy-Syasyi (1/356)

[11] ‘Ilmu Ushul al-Fiqh (1/68)

[12] Mukhtashar at-Tahrir (1/438)

[13] Lisanul ‘Arab (7/329)

[14] Ibnu Qudamah seorang ulama fiqih dan ushul fiqh bermadzab Hanbali. Lahir tahun 504 H di Palestina dan wafat 620 H.

[15] Ibid. Lihat pula: Al Mustashfa (1/261)

[16] Al Ithaf (1/562)

[17] Idem (1/566)

[18] Al-‘Ain (2/163)

[19] Ash-Shihah (3/1287)

[20] Lihat: Raudhatun Nazhir (1/181) dan ‘Ilmu Ushul al-Fiqh (1/120)

[21] Catatan kaki dalam Syarh Mukhtashar ar-Raudhah (1/433)

[22] Pembahasan ini telah disebutkan pada artikel sebelumnya yang berjudul “At-Taklif”.

[23] Lihat pula: Syarh Tanqih Al-Fushul, hlm. 78 dan catatan kaki dalam Al-Muwafaqat (1/235)

[24] QS. An-Nur: 2


2 Komentar

yudi · 27 Januari 2021 pada 11:15 AM

izin copy paste

mang yayan · 16 Juli 2022 pada 11:29 AM

insya alloh sangat membantu…jazakallohu khoiron..

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *