الحمدلله الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا

Alhamdulillah. Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat terbesar-Nya yakni nikmat mengenal Islam, yang dengannya kita tidaklah kehilangan arah dan tidaklah tersesat dalam menjalani kehidupan di muka bumi.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad .

Yang dengannya teranglah seluruh penjuru dunia.

   Telah disebutkan dalam artikel-artikel sebelumnya mengenai beberapa sebab ikhtilaf para ulama. Maka dalam artikel ini, kami akan membahas sebab yang keempat, yaitu:

3.4. Ikhtilaaf fi Ba’dhi Al-Ushul wa Al-Mashadir allati Tastanbithu minha Al-Ahkaam[1]

  Seperti yang kita ketahui bahwa sumber utama penetapan hukum dalam agama Islam ialah Al-Qur`an dan Hadits. Akan tetapi selain kedua sumber tersebut, terdapat sumber-sumber lain yang bisa kita jadikan referensi dalam menetapkan hukum dalam suatu permasalahan.

Di dalam kitab Asbaabu Ikhtilaaf Al-Fuqahaa` fi Al-Furuu’ Al-Fiqhiyyah[2] di sebutkan bahwa berdasarkan kekuatan hukumnya, sumber-sumber yang menjadi dasar penetapan hukum dalam Islam terbagi menjadi 3:

  • Yang disepakati oleh para ulama seperti Al-Qur`an dan Sunnah
  • Yang di dalamnya terdapat khilaf ringan seperti Ijma’ dan Qiyas[3]
  • Yang di dalamnya terdapat khilaf seperti Istihsan, Istishab, ‘Urf, Syar’u man Qablana dan semisalnya[4]. Sumber-sumber hukum ini dianggap sebagai dasar hukum oleh sebagian ulama, dan ulama lainnya tidak menganggap hal tersebut sebagai dasar hukum.

Perbedaan pendapat mengenai sumber-sumber hukum mana yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum ini memberikan implikasi yang sangat luas dalam banyak permasalahan fiqih furu’. Ketika kita membaca kitab-kitab para ulama mengenai permasalahan fiqih furu’, maka kita akan menjumpai para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum dalam masalah tersebut. Dalam suatu permasalahan, terdapat tiga pendapat yang berbeda (atau mungkin lebih) dengan hukum yang  bertolak belakang, pendapat pertama mengatakan hukum di permasalahan ini wajib, pendapat kedua mengatakan sunnah, dan pendapat ketiga bisa jadi menghukumi permasalahan tersebut dengan haram.

Perbedaan hukum ini tentu saja dikarenakan penggunaan dasar hukum yang berbeda. Namun, perbedaan pendapat dalam permasalahan fiqih furu’ bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan, justru inilah kenikmatan dalam mempelajari permasalahan-permasalahan Fiqih.

Seperti perkataan Qataadah[5]:

من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه

Barangsiapa yang tidak mengetahui ikhtilaaf, hidungnya belum mencium (aroma) Fiqih”

Salah satu contoh perbedaan pendapat yang berimplikasi terhadap perbedaan hukum ialah mengenai Istishab[6]; apakah Istishab diperhitungkan sebagai dasar penetapan hukum atau tidak?

Adapun istishab secara bahasa ialah: Meminta kebersamaan yang berkelanjutan dan terus menerus.

Sedangkan menurut istilah ialah melakukan pendalilan dengan tidak adanya dalil atas ketiadaan hukum (mengenai masalah tersebut) atau tetap pada hal yang telah di tetapkan oleh dalil.

Pendapat lain menyebutkan bahwa definisi istishab ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut.

Maksudnya ialah seseorang memutuskan hukum dalam suatu permasalahan dengan hukum A, namun tidak ada dalil dzhahir dalam nash bahwa hukum dalam masalah tersebut adalah A. Alasan pemutusan hukum tersebut karena di dalam nash tidak ada dalil bahwa tidak boleh A. Karena ketiadaan larangan A, maka permasalahan tersebut dihukumi A.

Contoh implikasi khilaf ini dalam permasalahan fiqih furu` ialah bagian warisan untuk orang yang hilang. Yang dimaksudkan hilang di sini yakni yang keberadaannya tidak diketahui dan keadaannya tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.

Seperti yang diketahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ألحقوا الفرائض بأهلها…))[7]

“Serahkanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak…”

Yakni perintah untuk menunaikan hak-hak pewaris dengan memberikan warisan kepada mereka sesuai bagian-bagiannya.

Dan salah satu penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan ialah kematian. Sehingga apabila seorang anak meninggal dunia sebelum bapak dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut tidak diwarisi (mendapatkan warisan) dari bapak.

Tidak ada dalil khusus yang secara dzhahir menjelaskan hukum dari masalah ini (mengenai warisan dari, dan, atau untuk orang yang hilang) baik dari Al-Qur`an maupun Hadits, sehingga para ulama membutuhkan dasar hukum lain dan berijtihad mengenai hukum dalam masalah ini.

  • Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa orang yang hilang mendapatkan warisan dan juga mewariskan warisan. Alasannya dikarenakan pada asalnya orang yang hilang dalam keadaan masih hidup maka melakukan istishab (berpegang pada asal keadaan ini) sampai jelas bahwa keadaannya tidaklah demikian.

Orang hilang tersebut dihukumi masih hidup meskipun tidak ada pernyataan bahwa memang ia masih hidup. Namun dikarenakan tidak adanya pernyataan mengenai status kematiannya maka orang hilang tersebut dihukumi bahwa ia masih hidup.

  • Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang tidaklah mendapatkan warisan dan juga tidak mewariskan warisan. Karena dalam mazhab Hanafi, istishab bukanlah dasar dalam penetapan hukum. Sehingga orang yang hilang tidak memiliki hujjah(alasan kuat) untuk mendapatkan hak mewarisi dan diwarisi.
  • Yang memiliki pendapat pertengahan dalam masalah ini ialah mazhab Maliki dan Hanbali yang mengambil jalan tengah dari kedua pendapat di atas. Mereka berpendapat bahwa orang yang hilang tidaklah mewarisi sampai ditetapkan keadaannya atau di duga kuat bahwa orang tersebut telah meninggal.

Penetapan mengenai status kematiannya ini diputuskan oleh qadhi (hakim) setelah berlalunya kurun waktu tertentu (yakni ketika orang tersebut dinyatakan hilang, maka tidak langsung dihukumi status kematiannya melainkan menunggu selama beberapa waktu. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan orang tersebut belum ditemukan, maka diputuskan status kematiannya oleh hakim).

Adapun jika orang yang harusnya mewariskan warisan kepada orang yang hilang (orang hilang tersebut dalam hal ini diwarisi) telah meninggal. Maka bagian warisan yang seharusnya diberikan kepada orang hilang tersebut ditahan terlebih dahulu sampai diketahui keadaannya.

Apabila di ketahui bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup, maka ia mendapatkan haknya, sebaliknya jika diketahui bahwa orang yang hilang tersebut telah meninggal (dengan penentuan penetapan status kematian seperti yang telah dijelaskan di atas) maka harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris dari orang yang hilang tersebut.

Penulis : Millati Aulia Hasanah

Pembimbing : Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc., MA.

Referensi:    

‘Abdul Wahhab ‘Abdu As-Salaam. Atsaru Al-Lughah fi Ikhtilaafi Al-Mujtahidiin.

Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Daunas Al-Fandlawy. Tadziibi Al-Masaalikfi Nushrati Mdzhab Al-Imaam Maalik.

Dr. Musthafa Sa’iid Al-Khan. Atsar Al-Khilaaf fi Al-Qawaa’id Al-Ushuuliyyah fi Al-Ikhtilaaf Al-Fuqahaa`.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Hafiid. Bidaayatu Al-Mujtahid wa Nihaayatu Al-Muqtashid.

Saalim bin ‘Ali bin Muhammad Ats-Tsaqafy. Asbaab Ikhtilaaf Al-Fuqahaa`.

Syaikh ‘Ali Al-Khafiif. Asbaab Ikhtilaaf Al-Fuqahaa`.

Muhammad Ar-Ruuky. Nazhariyyah At-Taq’iid Al-Fiqhy wa Atsaruha fi Ikhtilaafi Al-Fuqahaa`.


[1] Ikhtilaf dalam beberapa dasar-dasar hukum yang menjadi sumber penetapan hukum dalam suatu masalah

[2] Hal. 93

[3] Beberapa golongan yang berpendapat bahwa Ijma’ dan Qiyas bukanlah dasar penetapan hukum beralasan dengan alasan yang lemah sehingga pada umumnya pendapat mereka dalam masalah ini tidak dianggap sebagai suatu pertentangan. Oleh karena itu, secara umum dasar-dasar hukum hanya terbagi menjadi 2, yaitu: 1.Hukum yang disepakati para ulama’

2.Hukum yang khilaf di antara para ulama’.

Dalam pembagian ini, Ijma’ dan Qiyas termasuk dalam kategori dasar-dasar hukum yang disepakati.

[4] Pembahasan mengenai hal ini dapat dibaca lebih lanjut dalam materi Ushul Fiqih

[5] Qataadah bin Du’aamah As-Saduusy. Tabi’in.

[6] Istishab dalam beberapa tulisan para ulama disebut juga baraa`atu adz-dzimmah

[7] Muttafaqun ‘alaihi

Kategori: Fiqih

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *