Bismillah, wash-shalaatu was-salaamu ‘ala Rasulillah , wa ‘alaa `aalihi wa shahbihi wa man waalaahu. Amma ba’du.

Pada beberapa artikel yang lalu, pernah dijabarkan seputar hukum taklif, dan bahwa hukum taklif ada lima jenis. Di antara jenis hukum taklif itu adalah hukum wajib. Maka di artikel ini, penulis akan membahas pembagian jenis-jenis wajib, karena hukum wajib sendiri terbagi menjadi beberapa macam jika ditinjau dari aspek tertentu.

Perbuatan yang wajib jika ditinjau dari zat atau hakikatnya dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama wajib mu’ayyan (telah ditentukan), dan kedua wajib mubham fi aqsaam makhshushah (tidak ditentukan dari beberapa pilihan yang terbatas). Kemudian wajib mubham sendiri dalam istilah ushul fiqh sering disebut pula wajib mukhayyar. Penjelasan selengkapnya akan dibahas pada poin-poin di bawah ini.

Definisi Wajib Mu’ayyan

Berbicara tentang wajib, maka definisi dari wajib sudah pernah dibahas pada dua artikel sebelumnya. Maka kita akan langsung membahas definisi mu’ayyan.

Kata mu’ayyan dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim maf’ul dari kata kerja ‘ayyana-yu’ayyinu-‘ainan yang artinya suatu hal itu sendiri atau menentukan sesuatu[1]. Sehingga arti mu’ayyan adalah sesuatu yang telah ditentukan.

Adapun secara istilahnya, wajib mu’ayyan adalah suatu perbuatan wajib yang diperintahkan oleh syari’at dan dilakukan sesuai hakikatnya tanpa ada pilihan perbuatan lainnya.[2] Maksudnya adalah syari’at memerintahkan kita sebagai mukallaf untuk melakukan perbuatan wajib tersebut sendiri, tanpa memberi pilihan kita melakukan perbuatan lain yang bisa menggantikannya.

Contoh dari wajib mu’ayyan ini adalah shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan perbuatan wajib dalam syari’at ini berupa wajib mu’ayyan.

Hukum dari wajib mu’ayyan adalah seorang mukallaf tidak akan terbebas dari kewajibannya kecuali setelah melakukan perbuatan tertentu yang telah diwajibkan ini.

Definisi Wajib Mukhayyar

Pada awal artikel telah disebutkan bahwa sebenarnya wajib mukhayyar masuk kepada jenis kedua, yaitu wajib mubham fi aqsaam makhshushah. Karena perbuatan wajib jika ditinjau dari zatnya terbagi menjadi dua, yaitu mu’ayyan (yang telah ditentukan perbuatannya) dan mubham fi aqsaam makhshushah (yang belum ditentukan perbuatannya, tetapi diberi alternatif untuk memilih dalam pilihan yang terbatas). Sehingga wajib mukhayyar disebut juga wajib mubham, dan perbedaan yang ada adalah masalah lafadz saja.

Secara etimologi, kata mukhayyar juga merupakan isim maf’ul dari kata kerja khayyara-yukhayyiru yang diambil dari kata umum khaara yang artinya memilih atau mengutamakan sesuatu atas sesuatu yang lain[3]. Sehingga arti mukhayyar adalah sesuatu yang dipilih atau diberi kesempatan untuk memilih.

Adapun secara terminologi, wajib mukhayyar adalah menjadikan wajib suatu perbuatan yang belum ditentukan dari sekelompok perbuatan yang telah dibatasi.[4] Dalam definisi lain disebutkan pula bahwa wajib mukhayyar adalah suatu perbuatan yang syari’at memberi pilihan antara dua hal atau lebih.[5]

Maksud dari kedua definisi ini adalah bahwa syari’at tidak menentukan seorang mukallaf melakukan satu hal yang wajib saja dalam pelaksanaan suatu hukum. Akan tetapi ada sekelompok perbuatan (yang semuanya wajib) lalu seorang mukallaf diberi kebebasan memilih satu dari sekelompok perbuatan tersebut untuk menggugurkan kewajibannya.

Contoh dari wajib mukhayyar dalam syari’at adalah dalam masalah kafarat (denda) karena melanggar sumpah. Dalam perkara ini, syari’at memberi alternatif bagi orang yang ingkar dari sumpahnya untuk membayar denda berupa salah satu dari tiga hal: memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian mereka, atau membebaskan seorang budak. Hal ini tercantum dalam firman Allah ﷻ,

﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

“…maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya…”[6]

Dalam ayat ini disebutkan tiga hal wajib yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpahnya, akan tetapi syari’at tidak memerintahkan ia melakukan ketiganya. Ia hanya diperintahkan melakukan salah satu dari tiga perbuatan tersebut.

Misal lainnya adalah seorang imam boleh memilih antara dua hal dalam penanganan seorang tawanan, yaitu membebaskannya atau mengambil tebusan darinya, seperti yang Allah ﷻ firmankan,

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

“…dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau atau menerima tebusan…”[7]

Begitu pula dalam masalah hukuman bagi orang yang membunuh hewan buruan dalam keadaan ihram. Denda atasnya adalah mengganti hewan ternak yang sepadan dengan buruannya, memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Allah ﷻ berfirman,

﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

“…maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka’bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang msikin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya.”[8]

Contoh lain dari wajib mukhayyar yang lainnya adalah dalam fidyah seseorang yang memiliki gangguan sehingga terpaksa mencukur rambutnya saat sedang ihram. Ia diharuskan membayar fidyah berupa puasa, sedekah, atau berkurban. Hal ini disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

)) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ((

“Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban.”[9]

Seluruh contoh yang telah dipaparkan di atas adalahcontoh dari wajib mukhayyar. Artinya seorang mukallaf tidak dituntut melakukan satu hal wajib saja, akan tetapi diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan.

Hukum dari wajib mukhayyar adalah bahwa seorang mukallaf akan terbebas dari tanggungan kewajibannya jika telah melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, akan tetapi jika ia meninggalkan seluruhnya ia berhak mendapat dosa.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah Khithab (Maksud Perintah) Pada Wajib Mukhayyar

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, khithab dalam perbuatan wajib sifatnya harus bagi setiap mukallaf. Kemudian khithab ini ada yang dikaitkan dengan suatu perbuatan yang telah ditentukan sehingga disebut wajib mu’ayyan, dan ada yang dikaitkan dengan perbuatan yang belum ditentukan (dalam pilihan yang terbatas), sehingga disebut wajib mukhayyar.

Dalam wajib mu’ayyan, para ulama sepakat bahwa khithabnya dikaitkan pada perbuatan wajib yang telah ditentukan tersebut. Adapun dalam wajib mukhayyar, para ulama berbeda pendapat, apakah khithabnya dikaitkan hanya pada satu perbuatan yang belum jelas dari perbuatan-perbuatan yang diminta untuk memilih, ataukah khithabya dikaitkan pada masing-masing perbuatan tersebut? Secara umum terdapat tiga pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama: Khithab dalam wajib mukhayyar dikaitkan hanya pada satu hal yang belum ditentukan saja, yang mana satu hal ini adalah bagian dari perbuatan-perbuatan yang dibebaskan untuk memilih. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh dan ushul fiqh.

Hasil dari pendapat ini adalah seorang mukallaf bebas memilih salah satu perbuatan wajib dalam khithab ini. Apapun yang ia pilih menggugurkan kewajiban dan tanggungannya, karena memang hakikat kewajiban tersebut terletak pada satu hal saja. Adapun perbuatan wajib lain yang tidak ia pilih bukan disebut wajib secara khusus, tetapi disebut wajib karena sudah terwujud hukum itu pada perbuatan lain yang sudah dilakukan.

Pendapat kedua: Bahwa khithab dalam wajib mukhayyar dikaitkan dengan setiap jenis perbuatan yang disebutkan oleh syari’at, sehingga masing-masing dari perbuatan ini disebut wajib secara khusus sejak awal, bukan setelah seorang mukallaf memilih untuk melakukannya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas Mu’tazilah.

Pendapat ini muncul karena menurut mereka terdapat kontradiksi antara perbuatan wajib dan kebolehan untuk memilih. Karena wajib mengharuskan seseorang untuk melakukan seluruh perbuatan yang diwajibkan atasnya, sedangkan jika seseorang diperbolehkan memilih maka berarti ia bebas melakukan apa saja, dan kedua hal ini bertentangan. Sehingga seluruh perbuatan pada wajib mukhayyar tetap disifati wajib dari asalnya, kemudian seorang mukallaf barulah memilih satu di antara perbuatan itu.

Pendapat ketiga: Bahwa khithab dalam wajib mukhayyar dikaitkan pada satu hal yang telah ditentukan di sisi Allah, tetapi belum ditentukan oleh mukallaf. Karena Allah ﷻ mengetahui apa yang akan dipilih mukallaf itu, dan yang ia pilih pasti salah satu yang diwajibkan atasnya. Pendapat ini disebut pendapat tarajum (saling melempar), karena Asya’irah menuduh ini adalah pendapat Mu’tazilah, sedangkan Mu’tazilah menuduh ini pendapat Asya’irah.

Pendapat yang lebih dekat pada kebenaran—wallahu a’lam—adalah pendapat pertama, yaitu bahwa khithab wajib mukhayyar dikaitkan pada satu hal yang belum ditentukan, lalu setelah seorang mukallaf melakukannya maka menjadi mu’ayyan atasnya. Hal ini karena pendapat ini logis karena bisa saja seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu hal, lalu ia memberikan pilihan padanya. Juga karena realita inilah yang terjadi pada syari’at kita, yang mana jika kita menganggap seluruh perbuatan yang disebutkan dalam wajib mukhayyar adalah wajib, maka seseorang tidak cukup melakukan salah satunya saja, bahkan ia harus melakukan semuanya sekaligus. Dan tentu ini bertentangan dengan ijma’. 

Syarat Wajib Mukhayyar

Setelah kita mengetahui apa itu wajib mukhayyar, perlu dicatat bahwa tidak semua pilihan yang dipilih oleh seorang mukallaf sah dan dianggap menggugurkan kewajibannya. Ada beberapa syarat suatu perbuatan dapat dikatakan termasuk khashlah dari wajib mukhayyar, di antaranya:

  1. Perbuatan-perbuatan yang dijadikan pilihan telah diketahui oleh mukhathab (orang yang ditujukan perintah atasnya) dan ditentukan oleh syari’at, sehingga mukallaf mengetahuinya secara jelas dan mampu membandingkannya, dan mampu memilih mana yang paling membawa maslahat baginya. Kemudian ia memilihnya dan mampu melaksanakannya dengan sempurna.
  2. Perbuatan-perbuatan yang menjadi pilihan tersebut sama dalam tingkatannya, artinya perbuatan tersebut seluruhnya hukumnya sama, yaitu wajib.
  3. Perbuatan-perbuatan yang menjadi pilihan tersebut mampu dibedakan oleh mukallaf, dalam arti terdapat perbedaan antara masing-masing jenis, dan tidak sama dalam setiap aspeknya.
  4. Seorang mukallaf diberi kebebasan memilih pada sesuatu yang mampu ia laksanakan, bukan antara sesuatu yang mustahil ia lakukan dan sesuatu yang bisa ia lakukan.

Apakah Boleh Melakukan Lebih dari Satu Perbuatan Pada Wajib Mukhayyar?

Permasalahan ini termasuk buah dari perbedaan pendapat ulama yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan pada kasus ini, terkadang seseorang diharamkan melakukan lebih dari satu hal pada wajib mukhayyar, terkadang diperbolehkan, dan terkadang bahkan disunnahkan.

Contoh dari pengharaman melakukan lebih dari satu hal pada wajib mukhayyar adalah menikahkan seorang wanita dengan dua lelaki sekufu` yang datang padanya. Pada hal ini terdapat wajib mukhayyar, dan walinya wajib memilihkan satu saja dari kedua lelaki itu dan tidak boleh menikahkannya dengan keduanya.

Adapun contoh dari diperbolehkannya memilih lebih dari satu hal adalah seseorang yang memakai baju lagi setelah ia memakai baju yang menutup auratnya. Hal ini karena menutup aurat wajib, dan seseorang bebas memilih dengan baju mana saja ia menutup auratnya, bahkan diperbolehkan baginya memakai dua baju sekaligus.

Kemudian contoh disunnahkannya memilih lebih dari satu perkara dalam wajib mukhayyar adalah seperti pada kafarat melanggar sumpah. Seseorang yang telah memberi makan sepuluh orang miskin misalnya, ia disunnahkan pula memberi mereka pakaian, sebagai bentuk tambahan pahala.

Hanya saja ulama berbeda pendapat, apakah pahalanya dihitung sebagai pahala wajib, sehingga ia seperti melakukan dua hal yang wajib, ataukah dianggap pahala sunnah sebagai tambahan bagi pahala wajibnya yang pertama? Apakah pahala perbuatan kedua lebih tinggi dari perbuatan pertama sehingga seseorang berdosa ketika meningglkan perbuatan kedua?

Akan tetapi khilaf dalam masalah ini adalah khilaf lafdziy, artinya tidak membuahkan perbedaan hukum tertentu, dan bukan khilaf ma’nawiy. Karena seluruh pendapat bermuara pada pelaksanaan wajib mukhayyar itu sendiri. Adapun perkara pahala merupakan perkara yang ghaib oleh kita, dan banyak hal lain yang mempengaruhi pahala seseorang di sisi Allah ﷻ, misalnya keikhlasannya, bagaimana ia mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, seberapa besar usahanya, dan lain-lain.

Penutup

Demikian materi mengenai wajib mu’ayyan dan wajib mukhayyar yang penulis sampaikan secara ringkas. Untuk mengetahui bab ini secara lebih terperinci, penulis sangat menyarankan pembaca untuk merujuk pada kitab-kitab ulama ushul fiqih yang membahas masalah ini secara rinci beserta khilaf ulama dan bantahannya. Sesungguhnya ilmu dan kebenaran hanya milik Allah Ta’ala.

Waffaqanallahu limaa yuhibbuhu wa yardhaahu.

Penulis: Zaky Hanifah

Pembimbing: Ustaz Khalid Saifullah, Lc., M.A.

Maraji’:

  • An-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad. 1420 H. Al-Muhadzdzab fi ‘Ilmi Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd. Cet. I.
  • Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq ad-Diin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. 1423 H. Raudhatun Nazhir wa Jannatul Munazhir. Beirut: Mu`assasah Ar-Rayyan. Cet. II.
  • Az-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Abdillah bin Bahadir. 1414 H. AlBahr Al-Muhiith fi Ushul Al-Fiqh. Dar Al-Kutubiy. Cetakan ke-1.
  • Ath-Thufiy, Sulaiman bin Abdil Qawiy. 1407 H. Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah. Beirut: Mu`assasah Ar-Risalah. Cetakan ke-1.
  • Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukarram bin Ali. 1414 H. Lisan Al-‘Arab. Beirut: Dar Shadir. Cetakan ke-3.
  • As-Sullamiy, ‘Iyadh bin Nami bin ‘Iwadh. 1426 H. Ushul Al-Fiqh Alladzi La Yasa’u Al-Faqiha Jahluhu. Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah. Cetakan ke-1.

[1] Lisanul ‘Arab (13/302).

[2] Ushul Fiqh Alladzi La Yasa’u Al-Faqiha Jahluhu, hlm. 32, Al-Muhadzdzab, hlm. 162.

[3] Lisanul ‘Arab (4/266).

[4] Al-Bahr Al-Muhiith (1/246).

[5] Raudhatu Nazhir (1/112).

[6] QS. Al-Ma`idah: 89.        

[7] QS. Muhammad: 4.

[8] QS. Al-Ma`idah: 95.

[9] QS. Al-Baqarah: 196.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *